Jokowi: Sekarang, Rakyat Idamkan Kepemimpinan Horizontal

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di kantor Walikota Jakarta Utara, Rabu (24/7/2013). | TERKINISEKALI.BLOGSPOT/Kurnia Sari Aziza

JAKARTA, TERKINISEKALI.BLOGSPOT.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, saat ini masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang horizontal. Itu berarti tidak ada kesenjangan antara pemimpin dengan masyarakatnya. "Kepemimpinan sekarang ini sudah era yang sangat terbuka, mulai dari BlackBerry Messenger, Twitter, dan Facebook. Saya kira memang rakyat mendambakan kepemimpinan yang horizontal," kata Jokowi saat memberikan kuliah umum bagi peserta Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-22 tahun 2013, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (25/7/2013). Seorang pemimpin itu, kata dia, adalah pemimpin yang dapat membaca dan mendengar langsung apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pemimpin itu harus benar-benar mengenal siapa rakyatnya, membaca imajinasi, harapan, pesan, dan pikiran rakyat. Hal-hal tersebut yang dibutuhkan dalam kepemimpinan horizontal. Kepemimpinan horizontal itulah yang tidak dimanipulasi dan terkontaminasi oleh sebuah tampilan-tampilan elitis dan artifisial. "Tapi, banyak yang tidak tahu, pemimpin itu memimpin untuk siapa. Artinya, memang kita harus kembali lagi terhadap konstitusi kita. Jiwa konstitusi kita ada di mana? Ada di rakyat, tidak di mana-mana," kata Jokowi. Hal itu pula yang menjadi alasan Jokowi kenapa ia setiap saat suka turun ke masyarakat. Dari aksi blusukan-nya itu, Jokowi mengaku mendapatkan keuntungan besar, yakni timbulnya kepercayaan yang besar dari masyarakat kepada pemimpinnya. Dengan membaca dan mendengar kebutuhan rakyat, pemimpin dapat mendesain sebuah kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu kebijakan yang ia desain setelah melakukan aksi blusukan ialah Kartu Jakarta Sehat (KJS). Menurutnya, kebijakan itu ia ambil setelah ia mendengar dan membaca kebutuhan masyarakat. Berdasarkan fakta yang Jokowi temukan di lapangan, banyak warga yang terbentur administrasi untuk mengurus pengobatan gratis sehingga ia memilih untuk tidak berobat dan membiarkan diri telantar di rumah. "Makanya, pas KJS dikeluarkan, pasiennya membeludak sekali sampai rumah sakit tidak cukup. Kalau dilihat dari sisi politis, ini pasti dibilang kalau sistemnya tidak siap dan sebagainya," kata Jokowi. Salah satu kelemahan pemerintahan vertikal adalah adanya kesenjangan antara pemimpin dengan rakyatnya. Selain itu, para pemimpin kerap tidak bisa membaca keinginan masyarakat sehingga banyak kebutuhan masyarakat yang terbengkalai oleh pemimpin. Ke depannya, Jokowi menjelaskan, masyarakat saat ini membutuhkan kepemimpinan yang kreatif, proaktif, dan responsif dalam membaca perubahan, baik untuk nasional maupun internasional.

Editor : Ana Shofiana Syatiri