Amnesty: Israel harus bebaskan seluruh tahanan Palestina

Israel harus membebaskan semua warga Palestina yang ditahan tanpa diadili berdasarkan apa yang disebutnya peraturan "penahanan administratif" atau mereka diadili secara jujur, kata Amnesty International, Rabu.
SRC:www.antaranews.com

Warga Palestina mengusung gambar kerabat yang ditahan di penjara Israel dalam sebuah aksi protes. Ratusan warga Palestina di penjara Israel mengikuti mogok makan bersama untuk memprotes kondisi penjara yang memburuk.(Reuters/Mussa Qawasma)

Bebaskan semua tahanan administratif kecuali mereka segera diadili dengan pengadilan yang adil sesuai standar internasional...

Jerusalem (ANTARA News) - Israel harus membebaskan semua warga Palestina yang ditahan tanpa diadili berdasarkan apa yang disebutnya peraturan "penahanan administratif" atau mereka diadili secara jujur, kata Amnesty International, Rabu.

"Bebaskan semua tahanan administratif kecuali mereka segera diadili dengan pengadilan yang adil sesuai standar internasional. Hentikan praktek penahanan administratif," kata kelompok hak asasi manusia itu dalam laporan baru mereka.

Menurut laporan itu, penahanan administratif diberlakukan berdasarkan mandat Inggris sebelum tahun 1948 di mana pengadilan-pengadilan militer dapat menahan tanpa mengadili untuk masa waktu sampai enam bulan dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak ditentukan.

Para tahanan Palestina di penjara-penjara Israel mengakhiri mogok makan pada 14 Mei dengan imbalan perbaikan kondisi dan janji Israel bahwa para tahanan yang ditahan tanpa diadili akan dibebaskan pada akhir masa penahanan mereka sekarang, kecuali ada bukti baru terhadap mereka.

Tetapi Menteri Urusan Tahanan Palestina, Issa Qaraqaa Ahad, mengatakan Israel tidak memegang janjinya. "Israel mulai melanggar kesepakatan yang ditandatangani dengan para tahanan dan dalam 10 hari setelah mengumumkan penghentian mogok makan, Israel memperpanjang kembali penahanan sekitar 30 tahanan," kata Qaraqaa.

Dalam laporan berjudul "Starved of Justice: Palestinians detain without trial by Israel" yang dikutip Kantor Berita AFP, Amnesty menyatakan bahwa pada akhir April setidaknya 308 warga Palestina dikenakan penahanan administratif.

Di antara para tahanan itu ada 24 anggota Dewan Legistlatif Palestina (PLC), para pembela hak asasi manusia, setidaknya empat wartawan, serta mahasiswa dan staf akademik perguruan tinggi.

Amnesty antara lain merekomendasikan Israel menghentikan pemindahan paksa para warga Palestina dari Tepi Barat ke Jalur Gaza dan pihak berwenang "melindungi mereka yang berada dalam tahanan Israel dari semua bentuk penyiksaan dan perlakukan buruk lainnya."
(H-RN)