Pembangunan monorel di Jabar terkendala regulasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat mengatakan salah satu kendala dalam rencana pembangunan monorel di Provinsi Jabar yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung ialah benturan regulasi.
SRC:www.antaranews.com

Bandung (ANTARA News) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat mengatakan salah satu kendala dalam rencana pembangunan monorel di Provinsi Jabar yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung ialah benturan regulasi.

Kepala Bappeda Jawa Barat Denny Juanda, di Gedung Sate Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung, Senin, akibat terkendala regulasi tersebut, wajar adanya proyek monorel terkesan "jalan di tempat".

"Dan, yang menjadi persoalannya ialah monorel ini harus ada MoU atau kesepakatan bersama. Namun, jika mau pakai skema Public Private Partnership (PPP) tidak harus ada MoU, ini yang jadi persoalannya," kata Denny usai menghadiri rapim dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Pihaknya menjelaskan bahwa benturan regulasi dalam proyek monorel ialah terletak pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa pemda yang akan mengadakan MoU dengan pihak swasta, selama ada aliran dana dalam kerja sama tersebut, harus meminta persetujuan DPRD terlebih dahulu.

"Akan tetapi, pada sisi lain ada aturan lain yang mengatakan kalau pemda memakai skema PPP, izin dari DPRD tidak lagi diperlukan," kata Denny.

Menurut dia, skema PPP pada dasarnya paling menguntungkan untuk diterapkan pada proyek-proyek infrastruktur karena dalam hal ini Pemprov Jabar harus menyiapkan mana saja yang mau pakai PPP.

"Dan, tidak perlu ada MoU jalan saja. Calon investor dalam PPP akan membuat feasibility studi (FS) sendiri, pemda hanya membantu sampai pra-FS," katanya.

Dikatakan Denny Juanda, PPP ini prosesnya membutuhkan waktu sekitar 300 hari, dan Bappeda Jabar tidak bisa melakukan langkah apa-apa terkait dengan hal itu karena dua aturan tersebut bertolak belakang satu sama lain.

"Selama ini, saya melihat banyak yang mengusulkan moda transportasi jenis monorel atau lainnya. Namun, masih banyak kendala untuk merealisasikannya karena tidak ada yang mengambil keputusan dan skema PPP (Public Private Partnership) tidak dijalankan," katanya.

Diakuinya, selama ini, di Indonesia belum ada yang berhasil. Tidak ada salahnya Jabar mencoba sehingga menjadi contoh nasional.

Salah satu investor yang masih berminat membangun monorel di Kota Bandung ialah mantan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla melalui PT Haji Kalla.

(KR-ASJ/D007)