Wamendikbud: kepala sekolah dituntut kreatif kelola pendidikan

Kepala sekolah dituntut kreatif dalam mengelola sekolah, inovatif meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim.
SRC:www.antaranews.com

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim. (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Denpasar (ANTARA News) - Kepala sekolah dituntut kreatif dalam mengelola sekolah, inovatif meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim.

"Sehebat apa pun fasilitas dan guru yang ada, kalau kepala sekolah tidak bisa mengelola sekolahnya dengan baik, akan sia-sia," kata Kasim kepada pers di Denpasar, Senin.

Hal tersebut usai dirinya membuka Konferensi Internasional "South East Asia School Principal Forum" (SEASPF) Best Practice ke-3 yang diikuti 200 kepala sekolah dari 11 negara Asia Tenggara dan satu Asia Timur di Denpasar, 14--17 Mei 2012.

Negara hadir adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Timor Leste, dan Korea Selatan.

Menurut dia, kepala sekolah saat ini tidak lagi hanya dituntut mampu memimpin sekolah saja, tetapi juga harus mampu mengelola segala jenis yang berkaitan dengan manajemen mulai dari keuangan hingga rehabilitasi gedung sekolah.

Untuk itu, kata dia, kepala sekolah hendaknya memiliki kemampuan manajerial yang baik serta transparan dalam mengelola urusan sekolah.

Kepala sekolah, kata dia, juga harus mampu mengurus keuangan dengan transparan, misalnya, membuat laporan keuangan di ruangannya dan selanjutnya bisa dibaca oleh siapa pun.

"Mereka sudah harus dituntut bisa mengelola keuangan dengan cara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Kasim.

Terkait dengan penyelenggaraan konferensi tersebut, Kasim mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan ajang untuk bertukar pengalaman dan ilmu mengenai pembangunan karakter.

"Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini perilaku pelajar sudah banyak yang menyimpang, seperti melakukan tawuran dan pengrusakan. Hal ini sudah harus kita sikapi dengan serius," katanya menambahkan.

Dalam konferensi tersebut, lanjut dia, kepala sekolah SD, SMP, dan SMA di Indonesia bisa mempelajari sistem pendidikan karakter di negara ASEAN lain atau di Korea Selatan. Begitu pula, sebaliknya.

Ia berharap dengan diadakan pertemuan langsung antarkepala sekolah, maka mereka akan mampu memahami dan bisa mengimplementasikan di sekolahnya masing-masing.

Pemerintah Indonesia menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Semangat ini, secara implisit ditegaskan di dalam Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005--2025.

Di situ pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab sesuai dengan falsafah Pancasila, katanya. (A025/D007)