Soal Anggaran Jokowi, FITRA Dinilai Menyesatkan Rakyat

Gubernur DKI Joko Widodo blusukan ke permukiman RT 05 RW 07, Tanjung Priok, Rabu (5/6/2013) siang. Tapi ada pemandangan berbeda dari aksi blusukannya kali ini. Ia blusukan bersama Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Scott Marciel. | TERKINISEKALI.BLOGSPOT.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO

JAKARTA, TERKINISEKALI.BLOGSPOT.com - Informasi yang dilansir FITRA berkaitan dengan anggaran operasional Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama bisa menyesatkan masyarakat, karena tidak mempertimbangkan penggunaan anggaran tersebut. Demikian pandangan pengamat kebijakan publik Adrinof Chaniago.

Informasi yang dilansir FITRA menyebut anggaran operasional Jokowi dan Basuki pada 2013 mencapai lebih dari Rp 26 miliar. Jika dihitung lebih rinci, Jokowi dan Basuki punya anggaran blusukan masing-masing sebesar Rp 37 juta per hari.

FITRA membandingkan anggaran itu dengan anggaran operasional gubernur dan wakil gubernur DKI era Fauzi Bowo dan Prijanto, yang bernilai lebih dari Rp 17 miliar.

Menurut Chaniago, FITRA bisa menyesatkan publik karena tidak menjelaskan apa yang Jokowi-Basuki dan Fauzi-Prijanto lakukan dengan anggaran itu. Menurutnya, anggaran besar bukan masalah jika digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Kelemahan FITRA dimanfaatkan. Apalagi menyuruh Jokowi jangan blusukan. Pelajari dulu agar pemerintahan bisa efektif, jangan dipelintir. Anggaran besar tapi efektif. Daripada hemat tapi nyatanya boros dimana-mana. Blusukan itu proyek murah. Jokowi menggerakkan supaya program itu tepat sasaran," kata Adrinof kepada Tribunnews, Minggu (21/7/2013).

"Bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang rajin menggerogoti anggaran. Dengan proyek mengada-ada, atau proyek yang perlu tapi anggarannya mengada-ada. FITRA pakai kacamata yang sudah dibersihkan lah," tambahnya.

Jokowi sendiri telah menyatakan bahwa ia tidak menggunakan anggaran operasional untuk blusukan. Menurutnya, ia menggunakan anggaran itu untuk membantu masyarakat dan semua pengeluaran itu dicatat sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

"Anggaran operasional Gubernur untuk sumbangan ke masyarakat, bantuan kegiatan masyarakat yang diajukan lewat proposal, bantuan korban kebakaran, banjir, obat-obatan, beras, seragam sekolah, dan buku tulis," ujar Jokowi.

"Blusukan juga salah satu mekanisme kontrol langsung di lapangan. Sehingga secara otomatis menjadi salah satu cara mencegah korupsi," tambahnya.