Jokowi Diminta Libatkan Warga untuk Buat Sumur Resapan

Fabian Januarius Kuwado Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau pengerjaan sumur resapan dalam di depan kediaman dinasnya, Jalan Suropati nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, TERKINISEKALI.BLOGSPOT.com - Pembuatan sumur resapan air di Jakarta dinilai belum banyak melibatkan peran serta masyarakat. Padahal, sumur resapan menjadi penting untuk menyimpan ketersediaan air di dalam tanah, juga untuk mengatasi masalah banjir. Peneliti Limnologi LIPI M Fakhrudin mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo sudah baik untuk memulai program membuat sumur resapan di berbagai wilayah. Namun, jumlahnya dinilai masih terlalu minim, sehingga perlu ditambah dengan keteribatan masyarakat. "Bagus, hanya kurang banyak. Warga harusnya juga dilibatkan," kata Fakhrudin, dalam jumpa pers dengan tema "Skenario Mengatasi Banjir Jakarta", di gedung LIPI, Jakarta, Kamis (23/1/2014). Salah satunya, yakni mengajak warga agar membuat sumur resapan di tiap rumah mereka masing-masing. Warga bisa membuat sumur resapan tergantung kapasitas ruang di rumah mereka. Idealnya, sumur resapan bisa dibuat dengan menggali lubang selebar 0,6 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Fakhrudin melanjutkan, tidak hanya sumur resapan yang bisa dijadikan sarana untuk menyerap air. Menjadikan halaman rumah hijau juga berarti juga sudah membuat daerah resapan. "Enggak perlu sumur saja. Kalau halaman agak besar, tanah yang ada rumput saja sudah bisa jadi resapan," ujar Fakhrudin. Lalu, bagaimana mengenali halaman rumah kita yang belum memiliki area resapan air? "Indikatornya dari hujan turun, kalau air itu mengalir keluar, berarti tidak ada resapan," ujar Fakhrudin. Ia pun menganjurkan agar program membuat sumur resapan bisa dilombakan di suatu kampung. Atau, dengan cara mengadakan lomba bagi kampung hijau dan lainnya. Ia menilai wilayah Jakarta masih kurang daerah sebagai tempat penyerapan airnya. "Lebih besar penyerapan air dari pada pengisiannya," ujarnya. Partisipasi masyarakat dinilai perlu untuk membantu pemerintah. Namun, sejauh ini ia melihat hal itu masih belum banyak dilakukan. "Partisipasi masif dari masyarakat. Karena seharusnya pemerintah sudah buat apa, masyarakat juga mesti berbuat sesuatu," ujar dia.