Akademisi Ini Pertanyakan Sikap Jokowi Soal "Outsourcing"

TERKINISEKALI.BLOGSPOT/Kurnia Sari Aziza Bakal capres PDI-P Joko Widodo bersama anggota Komisi IX Rieke Dyah Pitaloka menjenguk Abdullah, buruh, yang menderita sakit pinggang, di Rorotan, Jakarta Utara, Kamis (1/5/2014).

JAKARTA, TERKINISEKALI.BLOGSPOT.com - Bakal calon presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo atau Jokowi dinilai lebih berpihak kepada pengusaha dibandingkan buruh karena keenggannya menghapus sistem "outsourcing" (alih daya). Sikap tersebut juga dinilai bertentangan dengan slogan wong cilik PDI-P dimana buruh menjadi konstituen penting bagi PDI-P. "Bagi dia, dukungan para pemodal ini penting untuk memenangi pilpres di tengah politik uang yang menggila," kata pengamat politik Universitas Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak saat dihubungi, Jumat (2/5/2014).Dia pun mengaku terkejut dengan keraguan Mantan Wali Kota Surakarta itu menghapus sistem tersebut, karena kebijakan outsourcing muncul saat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Sikap Jokowi tersebut, kata dia, juga sejalan dengan keinginan para pengusaha besar."Apa mungkin Jokowi melawan para majikan yang memberi support finansial besar ini, termasuk mereka menyewakan pesawat untuk kampanye?," ujar dia.Zaki pun meminta kepada para buruh untuk mendesak Jokowi agar menjelaskan visi-misinya soal perburuhan. Dia menilai Jokowi menjadi pembela outsourcing yang menindas buruh, dan hal ini sangat ironis mengingat Jokowi selama ini lekat sebagai pemimpin yang populis dan merakyat."Padahal buruh dan kelompok wong cilik inilah yang menjadi konstituen PDI-P," ucapnya. Sebelumnya, bakal capres PDI-P, Joko Widodo mengatakan jika kelak menjadi presiden, dia akan tetap memimpin berlandaskan undang-undang dan konstitusi yang berlaku.Sistem outsourcing itu berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagian buruh dari Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) Bekasi mengimbau Jokowi untuk menjadi capres yang berani menghapus sistem outsourcing.