Muhammadiyah kekurangan sosok pengusaha

Mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), Soetrisno Bachir, mendirikan Institut Bisnis Muhammadiyah karena menilai organisasi massa tersebut selama ini sangat kekurangan sosok pengusaha, dan perlu ...
SRC:www.antaranews.com

Sutrisno Bachir.

"Dai, profesor atau doktor sudah banyak Muhammadiyah miliki."

Bandung (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), Soetrisno Bachir, mendirikan Institut Bisnis Muhammadiyah karena menilai organisasi massa tersebut selama ini sangat kekurangan sosok pengusaha, dan perlu menciptakan bibit-bibit pebisnis unggulan.

"Dai, profesor atau doktor sudah banyak Muhammadiyah miliki, tetapi tidak dengan pengusaha," katanya dalam Silaturahmi Saudagar Muhammadiyah bagian acara Tanwir Muhammadiyah di Kota Bandung, Jumat.

Ia mengatakan, Institut Bisnis Muhammadiyah tersebut dibangun dari hasil wakaf gedung yang awalnya digunakan sebagai rumah Partai Amanat Nasional (PAN).

"Saya mengharapkan gedung yang diwakafkannya itu bisa digunakan sebagai sarana pendidikan," ujarnya.

Menurut dia, melihat sedikitnya pengusaha yang dimiliki Muhammadiyah, maka dirinya menginginkan akan lahir dari lembaga pendidikan itu pengusaha-pengusaha Muhammadiyah yang akan menopang gerakan dakwah Muhammadiyah.

Dikatakannya, selain sebagai lembaga pendidikan, gedung yang akan memiliki tujuh lantai ini diharapakan juga dapat menjadi sebuah sarana diskusi memecahkan permasalahan persyarikatan maupun kebangsaan.

"Sebab sayang bila gedung itu tidak dimanfaatkan secara optimal bagi kemajuan bangsa ini." ujar pengusaha batik Pekalongan itu.

Hal senada diutarakan oleh Muchdi PR, yang juga pengusaha dari Muhammadiyah. Ia menilai, melahirkan pengusaha baru sangatlah mendesak bagi Muhammadiyah.

"Institut ini digunakan sebagai sarana pengkaderan bagi pengusaha Muhammadiyah," kata Muchdi.

Anggota Majelis Ekonomi Pengurus Pusat Muhammadiyah, Najih, mengharapkan agar gedung wakaf itu diserahkan pengelolaannya kepada Majelis Ekonomi.

"Kalau bisa, sudah saja biar Majelis Ekonomi yang mengelolanya, nanti keuntungannya untuk Muhammadiyah," kata Najih. (*)