Pemerintah Palestina sambut perjanjian baru Hamas-Fatah

Pemerintah baru Palestina di Ramallah pada Selasa menyambut kesepakatan baru untuk rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas serta pembaruan upaya mereka untuk mengadakan pemilu yang lama ditunggu.
SRC:www.antaranews.com

Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kanan), pemimpin Hamas Khaled Meshaal (kedua kanan) dan pemimpin senior Fatah dan Hamas berbicara dalam sebuah pertemuan di Kairo, Kamis (24/11). Kedua kelompok telah mencapai babak baru untuk saling bekerja sama dan bertanggung jawab bersama untuk Palestina. (FOTO ANTARA/REUTERS/Mohamed Al Hams/Handout/djo/11)

Ramallah, Wilayah Palestina (ANTARA News) - Pemerintah baru Palestina di Ramallah pada Selasa menyambut kesepakatan baru untuk rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas serta pembaruan upaya mereka untuk mengadakan pemilu yang lama ditunggu.

Pada pertemuan di Ramallah, kabinet memuji "perjanjian terakhir Kairo" mengenairekonsiliasi dan juga rencana untuk bergerak ke arah pemilihan umum presiden dan legislatif, katanya dalam satu pernyataan, lapor AFP.

"Pelaksanaan cepat dari perjanjian ini akan mewakili tanggapan terhadap aspirasi dan ambisi rakyat kita," katanya.

Pada perundingan yang ditengahi Mesir di Kairo, para pejabat senior Fatah dan Hamas sepakat pada Ahad bahwa komisi pemilihan Palestina akan mulai bekerja di Gaza pada 27 Mei dan bahwa konsultasi-konsultasi mengenai pemerintah merdeka sementara akan dimulai pada hari yang sama.

Hamas dan Fatah telah berjuang untuk membentuk pemerintahan semacam ini sejak pengumuman mengejutkan pada April 2011 dari kesepakatan rekonsiliasi antara dua pesaing itu.

Kabinet 25-anggota Perdana Menteri Salam Fayyad, yang dilantik pekan lalu dengan 11 wajah baru, juga mengatakan ingin melakukan patroli lokal menjelang pemilihan presiden dan parlemen.

Menurut ketentuan kesepakatan persatuan, pemilihan tersebut sedianya akan dilakukan dalam satu tahun dari perjanjian itu ditandatangani.

"Kabinet menganggap perjanjian Kairo awal untuk melakukan pemilu lokal dalam suasana suka sama suka," kata pernyataan Selasa.

"Dengan demikian, kabinet meminta menteri pemerintahan lokal untuk menyelesaikan konsultasinya dengan Komite Pemilihan Pusat gunak menjamin kesiapan mereka untuk melakukan pemilihan agar kabinet bisa mengambil keputusan yang tepat tentang tanggal pemilu."

Pemilu daerah sedianya berlangsung Juli lalu tetapi pertama ditunda sampai Oktober, kemudian ditangguhkan lagi tanpa batas.

Terakhir kali warga Palestina pergi ke tempat pemungutan suara parlemen pada pemilu tahun 2006, yang Hamas berhasil menang besar.

Presiden Mahmud Abbas pekan lalu mengubah hukum yang ada, memungkinkan pemilu daerah yang akan diadakan awalnya di Tepi Barat saja, yang menggambarkan kritik terhadap Hamas penguasa Gaza.

Pemerintah persatuan nasional non-partisan digambarkan dalam rekonsiliasi kesepakatan akan dipimpin oleh Abbas dan untuk masa jabatan enam bulan, sementara pihaknya mengawasi pemilu baru.

Jika hal itu gagal, para pihak akan bertemu lagi untuk memilih pemerintahan baru, dan saat itu yang akan mengepalai adalah seorang calon independen. (AK)