Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan pembangunan "Wireless Fidelity" (Wifi) di 745 kabupaten di Indonesia.SRC:www.antaranews.com
Ilustrasi Internet (Istimewa)
"Program Wifi di 745 kabupaten di Indonesia ini dikerjakan dalam kerangka Kewajiban Pelayanan Umum (KPU), tujuannya agar masyarakat mendapat internet gratis dengan kecepatan yang bagus," kata Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kominfo H. Santoso di Jakarta, Jumat.
Rencananya wifi yang disediakan secara gratis selama 24 jam tersebut akan berkecepatan 2 megabyte.
"Pengoperasian wifi pertama akan dilakukan pada Juni 2012 di Ambon, bertepatan dengan momen Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), lokasi pendirian wifi diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing," jelas Santoso.
Pembangunan wifi itu adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mencapai target agar seluruh wilayah Indonesia sudah memiliki jaringan internet pada 2015, sesuai komitmen pemerintah pada konferensi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
"Selain wifi kami juga berupaya untuk melakukan `upgrading` desa punya internet atau desa pinter di 1.330 desa dengan kewajiban penggunaan sistem operasi maksimal satu berbasis `opensource` dan berlisensi," tambah Santoso.
Program selanjutnya adalah pembangunan Nusantara Internet Exchange (NIX) di 33 ibu kota provinsi, saat ini yang baru selesai baru di Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Jayapura dan Ternate.
"Kami ingin memasang `gateaway` agar akses internet di daerah dapat cepat namun tidak mahal, rencananya pada perayaan kemerdekaan RI tahun ini, `gateaway` di 25 provinsi lain sudah selesai," ungkap Santoso.
Sejumlah proyek tersebut dikerjakan dalam kerangka Kewajiban Pelayanan Umum atau Universal Service Obligation (KPU/USO) yaitu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan layanan umum di bidang telekomunikasi bagi masyarakat.
Sejak 2006, KPU mewajibkan penyedia jasa layanan telekomunikasi (vendor) menyerahkan kontribusi sebesar 0,75 persen dari pendapatan untuk membangun jaringan telekomunikasi di daerah terpencil di Indonesia, dan pada 2009 jumlah kontribusi tersebut dinaikkan menjadi 1,25 persen untuk dikelola oleh BP3TI.
"Tahun lalu jumlah USO yang diserahkan perusahaan adalah sebesar Rp3,6 triliun dan sejak 2009 rata-rata kontribusinya adalah Rp1,4 triliun dari 286 operator," jelas Santoso.
Uang tersebut, menurut Santoso, akan kembali ke operator karena pemerintah menetapkan model sewa jasa dengan subsidi operasi terendah kepada operator yang akan membangun jaringan di daerah.
"Artinya uang yang mereka berikan juga akan kembali ke mereka karena pihak yang mengerjakan program tersebut juga operator sendiri, bila mereka memenangi tender yang ditetapkan pemerintah," ungkap Santoso.
Hingga 2011, dalam kerangka USO sudah hadir 31.029 desa dering (desa yang terjangkau layanan telepon) yang dibangun oleh dua operator yaitu PT Telkomsel dan Icon Plus.
Sedangkan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) telah terbangun di 5.748 titik di seluruh Indonesia dalam 11 paket wilayah.
(T.D017/R010)
{ 0 comments... Views All / Send Comment! }
Post a Comment