SRC:www.antaranews.com
"Termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergolong tingkat kematian ibu dan anaknya tergolong tinggi di Indonesia," katanya di Kupang, Minggu.
Dikatakannya, program ini dioperasionalkan melalui cara-cara yang luar biasa dengan misi agar indikator angka kematian di NTT tahun 2009-2013 sama dengan pencapaian secara nasional atau satu digit di bawahnya.
Ia mengatakan hal tersebut terkait upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak (AKI/AKB) di NTT yang masih tergolong tinggi, secara nasional.
Data Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes RI, menyebutkan, ada lima provinsi penyumbang jumlah kematian ibu sebesar 50 persen, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTT.
Sementara 25 persen angka kematian ibu terjadi pada sembilan provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, Aceh, dan NTB.
Kemudian, 19 provinsi lainnya, menyumbang 25 persen kematian ibu di Indonesia.
"Di NTT angka kematian ibu ini sudah diturunkan, namun jumlahnya masih di atas rata-rata nasional. Angka itu memang tidak berbicara, namun kalau dibaca 554 orang ibu yang meninggal, maka program Revolusi KIA ini diluncurkan sebagai salah satu solusi," katanya.
Salah satu bentuk Revolusi KIA, menurutnya, semua ibu harus melahirkan anaknya pada fasilitas kesehatan memadai, agar mendapat pertolongan memadai oleh tenaga terlatih.
Hal ini penting, lanjutnya, karena penyebab kematian ibu yang terbesar ialah akibat pendarahan saat melahirkan di rumah.
"Jadi, strateginya bertindak cepat dengan cara yang luar biasa," tegasnya.
Ia menyebutkan, dalam Revolusi KIA ada enam elemen mesti dipenuhi, seperti orang yang menolong harus memadai.
"Berikutnya, peralatan kesehatan harus sesuai standar, obat dan bahan yang dibutuhkan tersedia, bangunan yang sesuai dengan standar dan fungsi, sistem pelayanan yang bagus, juga nggaran yang memadai pula," tuturnya.
Dikatakannya lagi, untuk mendukung Revolusi KIA, minimal di setiap desa di NTT harus memiliki Pustu dengan ruang perawatan memadai dan tempat tinggal petugas kesehatan (bidan, dokter), agar mereka tidak selalu meninggalkan tugas.
"Selain itu, sejak 2010 ke atas, semua Puskesmas di NTT ditingkatkan statusnya menjadi Puskesmas rawat inap," demikian Stef Bria Seran.
(ANT-084/M036)
{ 0 comments... Views All / Send Comment! }
Post a Comment