Jokowi Kritik Musrenbangnas

ANGGA BHAGYA NUGRAHA Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2014 di Balai Agung, Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2014). Jokowi memaparkan beberapa program yang tengah dijalankan, mulai dari pengelolaan limbah yang belum maksimal hingga permasalahan Mass Rapid Transit (MRT). WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA

JAKARTA, TERKINISEKALI.BLOGSPOT.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengkritik penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas. Dia berharap acara sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu lebih interaktif. "Acara Musrenbangnas ini penting jika komunikasinya dua arah, ada dialog," ujar Jokowi di kala waktu senggangnya, beberapa waktu lalu. Jika dibangun interaksi, mantan Wali Kota Surakarta tersebut pun yakin bahwa persoalan-persoalan yang ada di daerah dapat menemukan titik terang penyelesaiannya. Artinya, seluruh poin persoalan di pemerintah daerah ditangkap dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui menteri, bukan hanya angin lalu saja. "Karena, sebaiknya NKRI itu dimulainya dari daerah. Kalau yang ini kan hanya dengerin Bappenas, Presiden, Wapres pidato saja," lanjut Jokowi. Di Musrenbang 2014, Jokowi membawa serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretaris Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain mendengarkan arahan dari presiden mereka juga melakukan sinkronisasi antara aturan pemerintah pusat dengan kebijakan yang diterapkan di areanya. Sekadar gambaran, dalam kepemimpinan Jokowi di DKI Jakarta, pemerintahan daerahnya kerap berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat. Yang paling tinggi tensinya soal Low Cost Green Car (LCGC/mobil murah), kebijakan pemerintah pusat. Di satu sisi, Pemprov DKI tengah berupaya menahan laju jumlah kendaraan sekaligus merangsang penduduk menaiki transportasi massal, pemerintah pusat malahan mengakomodir peningkatan jumlah kendaraan dengan menetapkan kebijakan mobil murah itu. Tak hanya itu, ada beberapa persoalan di Jakarta yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat.