Jokowi Ingin Bangun Kabinet yang Antikorupsi

RODERICK ADRIAN MOZES Calon presiden yang juga Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi, berpose sebelum meresmikan posko media JKW4P di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (3/4/2014). Jokowi diberikan mandat untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. TERKINISEKALI.BLOGSPOT IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES

JAKARTA, TERKINISEKALI.BLOGSPOT.com - Bakal calon presiden dari PDI-Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) ingin membangun kabinet yang bersih dari korupsi dan mengedepankan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dalam membangun koalisi, PDI-P ingin menghilangkan tradisi bagi-bagi kursi menteri dengan partai lain. Sejauh ini, baru Partai Nasdem yang menerima konsep koalisi PDI-P tersebut. "Presiden, wakil presiden, dan seluruh kabinet adalah orang-orang yang tidak tersangkut korupsi, tidak cenderung melakukan korupsi, tidak pernah terduga dengan hal-hal yang menjadi masalah korupsi. Ini yang menjadi penting, mulai mengerucut ke situ, jangan sampai by product kerjasama atau koalisi ini menghasilkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat," kata PDI-P Ario Bimo di Jakarta, Minggu (12/4/2014). Menurut Ario, belajar dari pengalaman koalisi Pemerintah selama ini, kabinet yang dibangun dengan dasar bagi-bagi kursi menteri justru merugikan masyarakat. Sementara koalisi yang akan dibangun Jokowi nantinya, menurut Ario, tidak berdasarkan konfigurasi politik di parlemen. Ario mengatakan, dasar koalisi yang akan dibentuk Jokowi nantinya adalah platform yang disepakati bersama. "Bagaimana konsep soal kedaulatan pangan misalnya, kedaulatan energi, kedaulatan wilayah, dibicarakan dulu. Untuk membicarakan masalah ini, perlu kriteria penyelesaian masalah, siapa orangnya yang tepat mengatasi," tutur Ario. Platform ini kemudian menjadi komitmen yang dipegang setiap partai dalam koalisi. Mengenai penunjukan menteri-menteri kabinet, menurut Ario, hal itu akan menjadi kewenangan Jokowi selaku presiden jika terpilih nanti. Namun, dalam menentukan menteri-menterinya, katanya, Jokowi akan mempertimbangkan kompetensi nama-nama yang diajukan. "Ya dimulai dari membahas persoalan, kriteria, mencari orang. Kalau dulu kan modelnya langsung mencari orang. Lalu nanti kriteria diserahkan, yang memilih orang saya kira Jokowi," ucap Ario. Menurutnya, PDIP kemungkinan akan merapat dengan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Jokowi telah mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ario juga mengatakan, kedua partai itu sudah mengajukan nama yang ditawarkan sebagai bakal calon wakil presiden bagi Jokowi. "Sudah, tapi belum diomongkan, paling lambat 15 Mei sudah oke," katanya.