Dipertanyakan, Jokowi dan Prabowo Hanya Jadi Capres Wacana

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengikuti acara hari cuci tangan pakai sabun sedunia 2013 di Plaza Barat Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2013). Hari cuci tangan pakai sabun sedunia tahun ini bertemakan Tanganku Bersih, Hidupku Sehat bertujuan untuk mendorong, memotivasi, dan mengingatkan seluruh masyarakat agar benar-benar mempraktekkan cuci tangan pakai sabun denganbenar dalam kehidupan sehari-hari. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menyebut nama Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo sebagai capres wacana terus menuai kritikan.

Tidak dimasukannya nama Jokowi dan Prabowo dalam survei LSI dinilai agak janggal bahkan agak menggelikan dan aneh.

"Kebetulan saya baru selesai riset dengan lembaga baru saya. Menurut riset Public Virtue Institute yang baru kami luncurkan Jumat 18 Oktober lalu, "Jokowi" percakapan paling menarik dan paling banyak di sosial media jika bicara tokoh politik," kata Direktur Eksekutif Public Virtue Institute, Usman Hamid, di Jakarta, Senin (21/10/2013).

Karena itu, Usman merasa aneh dan heran saja, ketika LSI tak memasukkan Jokowi dalam surveinya. Apalagi, alasannya karena Jokowi itu adalah capres wacana.

"Agak susah mengatakan "capres wacana." Karena dia itu bukan saja media darling, tapi juga sekaligus people darling karena yang dia buat bukan statement, pidato atau iklan semata, tapi nyata berupa tindakan ke lapangan," kata Usman.

Di era kepemimpinan Jokowi, meski baru seumuran jagung, kultur kerja Pemda mulai mengalami shock therapy dan selanjutnya memperlihatkan kemajuan. Dari segi itu, Jokowi menjadi harapan baru perubahan Jakarta.

Tidak cuma mendominasi wacana diskursus di tingkat elite politik, tapi juga wacana konkursus di tingkat akar rumput, orang miskin pinggiran kota.

"Menariknya, Jokowi itu "masuk atau cocok" juga ke generasi muda pengguna media sosial. Itu hasil dua penelitian PVI. PVI memprediksikan, Jokowi membawa Jakarta Baru ke Indonesia Baru," katanya.

Memang kata Usman, ada juga berharap Jakarta Baru dulu, baru setelah itu Indonesia Baru. Tapi jelas sekali Jokowi sudah mempunyai modal awal untuk dialog dan membangun semacam connectedness dengan publik yang lebih luas.

"Singkatnya, PVI menemukan fakta, Jokowi adalah jembatan politisasi kesadaran publik media sosial yang mewakili publilk "real" atas persoalan-persoalan publik utama di Jakarta," ujarnya.

Usman menambahkan, memang ada yang menganggap netizen masih kecil. Tapi justru berpotensi besar karena didominasi orang muda.

"Faktanya lebih dari 60% yang menjadi influencer handal," katanya.

Bahkan, kata Usman, politisasi sosial media akan jadi berpengaruh besar dalam kontestasi capres 2014. Hal itu terjadi, karena beberapa hal. Pertama adanya pertemuan antara keresahan umum kepada elite lama.

Lalu kedua, dengan momentum serta figur yang tepat dan infrastruktur digital memadai, itu bakal menjadi kekuatan besar.

"Pada sisi lain, politisasi sosial media mulai memperlihatkan perkawinan kerjasama antara aktivis sosial media, aksi-aksi kreatif, aktivisme yang current, dan intervensi media mainstream. Dalam konteks ini, Jokowi dibesarkan. Janggal saja bila Jokowi tak dimasukkan dalam survei," kata Usman.

Hal senada disampaikan pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana.

Menurut Ari, survei tersebut terkesan tendensius. Karena memisahkan kandidat potensial dalam keranjang yang lain sehingga akan mempengaruhi opini terhadap kandidat tertentu.

"Dengan cara meletakan Jokowi dan Prabowo di keranjang yang lain maka peta pertarungan dalam pilpres seolah-olah antara Mega vs ARB (Aburizal Bakrie). Ini bisa mempengaruhi penilaian pemilih krn hanya diberi dua pilihan," ujarnya.

Penyebutan kandidat wacana oleh survei tersebut juga memilki kriteria yang berbeda. Kalau untuk Jokowi, survei itu melihat posisi Jokowi bukan pengendali partai. Sedangkan untuk Prabowo lebih karena peluang untuk capai Presidential Threshold.

"Kriteria yang berbeda ini tentu dipertanyakan karena Mega juga belum resmi, begitu pula capres konvensi Demokrat. Yang sudah jelas baru Ical itu pun masih dipersoalkan secara internal," ujarnya.